Permendagri tentang paw kepala desa. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa: 19 juni 2022 | 51. Permendagri tentang paw kepala desa

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau. Nurul Alif Densi (Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat) Dalam struktur pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dibantu oleh beberapa unsur. 82. 65, BN. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Tupoksi BPD ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016. Tematik. Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa. 8. 15. Perlu dipahami oleh Perangkat Desa bahwa RKP Desa tidak boleh dilakukan secara sepihak. SEKILAS INFO PILKADES PAW “Doc Yd” Page 1 PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU Hal- hal perlu diketahui dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu a. Bobot penilaian pengalaman bekerja dan pengalaman berorganisasi, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Aturan dan Larangan Kepala Desa Sesuai Undang-Undang. Jepara - Terkait dengan tata cara pemilihan Kepala Desa dalam Pergantian Antar Waktu (PAW), rujukannya adalah Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Nyatanya, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (“LKD”) dan Lembaga Adat Desa (“LAD”) yang diatur dalam Permendagri 18/2018, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku juga bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan. Bawaslu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah di perbarui menjadi Permendagri No. Permen ini diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016. 1. Baca Juga : Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Selain itu, permendagri juga akan mengatur tentang tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pj kepala daerah. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa. Berdasarkan. PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA: 21 Mei 2022 | 1. a. 112/2014 jo Permendagri No. 1. Undang-Undang Nomor 39. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Lebih lanjut mengenai Permendagri 44 Tahun 2016 silahkan dibaca dan dipelajari melalui tautan link dibawah ini:Permendagri 84/2015 tentang SOTK pemerintah desa . 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ); 3. Bagian Ketiga. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019. Tentang. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa,Pilkades Antar Waktu digelar apabila kepala desa yang menjabat berhenti. Sistematika Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Merujuk pada Permendagri nomor 46 tahun 2016, bahwa laporan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan substansinya melipati: 1. Tipe Dokumen. Pasal 25 juga menjelaskan bahwa Pemerintah Desa. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Download. 00-15. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur. PP No 43 Th 2014; 5. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. "Kami kaji dulu positifnya apa, negatifnya apa. Dalam Permendagri No. ⇒ Tahun 2014 : Permendagri 84/2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat [ download] Permendagri 111/2014 tentang. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diatue dalam Permendagri No. Hal. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016. PERWAKILAN: SULAWESI BARAT • Kamis, 04/08/2022 •. Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD merupakan sebuah proses pergantian anggota BPD yang dikarenakan sesuatu hal sehingga belum dapat melaksanakan kewajibannya dan hal tersebut diberita acarakan. (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. PP NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun. Desa menjalankan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 66 Tahun 2017. Website Resmi Kampong Cipare Pare Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Pasal 42 berbunyi: (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu. Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa “Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang”. Ketentuan Pasal 42 Permendagri NO. id : 29 hlm. 5, BN. Perda No. Negeri tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; Mengingat : 1. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa. UU No 3 Th 2003; 2. 7/8655/SJ tentang Optimalisasi Fungsi Pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Sekilas Info tentang Pilkades PAW by Yudhi Aldriand. 25 Jan 2022 Di Mana Peraturan Desa Diundangkan? 13 Sep 2016 Status Peraturan Desa Setelah Berlakunya UU No. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 11. - 43 - REPUBLIK INDONESIA,. Namun, perlu dicatat. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 21 menyebutkan bahwa pejabat sementara kepala desa (secara otomatis) adalah SEKRETARIS DESA. Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Lombok Timur Prov. 11. Persyaratan 1. 72/2020). Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Bagian Keempat Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 10 (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Hal ini diatur dengan sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 ayat (1) dan (2) yang secara lengkap bunyinya sebagai berikut :permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa: 02 maret 2022 | 869 kali: permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa: 15 januari 2023 | 14. Pejabat Pengundangan. APBDES DI KANTOR KEPALA DESA KEPANDEAN TUGAS AKHIR OLEH : SITI NUR HANIFAH NIM 18031126 HALAMAN JUDUL PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA. - Jumat, 29 September 2023 | 14:50 WIB. Agar setiap orang mengetahuinya. meninggal dunia. TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa u ntu k melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahu n 2014 tentang Peratu ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 2014. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. (3) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). pencalonan; c. Badan. Mengacu pada Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014, lama masa jabatan kepala desa adalah enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewenangan Desa ini ditetapkan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, bolehkah Penjabat atau Plt Kepala Desa. Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini mengatur tatacara pencalonan, kriteria, hingga pendanaan BPD di Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); . Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mulai atau. 510 Kali: PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa: Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyel. •. U. go. 0,00 | Rp. Dalam Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa disebutkan 9. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Periode Maksimal Jabatan Kepala Desa yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala DesaHal-Hal yang Membuat Kepala Daerah dan/Wakilnya Berhenti dari Jabatannya. Pasal 11 (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4). penghasilan Kepala Desa dan Pamong Desa yang lain, baik yang berupa tanah, jasa-jasa maupun pengahsilan lainnya. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus7. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 2 Agustus 2017 menandatangani Permendagri 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. Permendagri No. Juknis Pelaksanaa Pilkades PAW by sikjhon4waruwu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;Jika sudah ditetapkan Permendagri No. Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020. Ketentuan Pasal 42 Permendagri NO. Peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana. Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 910/4350/SJ Tahun 2021 Kebijakan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 MATERI POKOK. Baca juga Tugas dan Tupoksi Kepala Desa Tugas dan Tupoksi Kepala Desa A. Dasar hukum: 1. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota dalam. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau danTerima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: SK RT-RW Oleh Kepala Desa [Contoh Format Doc-Pdf]. kapasitas aparatur desa, dengan sasaran 300 orang aparatur pemerintah daerah; h. Menyatakan pendapat. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019. - 5 - pemerintahan yang baik di Desa. 5 Tahun 2007, bagaimana dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang sebelumnya juga diatur dalam Permendagri No. Pemerintah Desa menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaTanggal, 25-1-2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi peran Posyandu; 11. Camat menerus kan usulan PAW anggota BPD kepada. id, Senin (9/12/2019), diterbitkan untuk menyikapi. Tugas Rukun Tetangga (“RT”) Secara umum, pengaturan tugas, fungsi, dan kewajiban RT dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (“Permendagri 18/2018”). Pemilihan Kepala Desa antar waktu merupakan amanat dari Pasal 47 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur. Sebagai contoh, dalam Lampiran I Poin D Huruf a Angka 5 Perbup Serang 29/2019 yang mengatur mengenai pedoman pemilihan kepala desa di Kabupaten Serang disebutkan bahwa yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah. BN = Berita Negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dalam pemerintahan desa, posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja, termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, melibatkan intuisi berupa like and dislike dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. tahun. Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Musyawarah desa. (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa BACA JUGA: Lebih lanjut mengenai Permendagri 82 Tahun 2015 silahkan dibaca dan dipelajari melalui tautan link dibawah ini:Tidak sembarang orang diperbolehkan untuk menjadi kepala desa atau perangkat desa. Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Pilkades adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pimpinan Desa. permendagri nomor 119 tahun 2019 mengenai iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa : 06 februari 2023 | 168 kali: pokja posyandu desa rancaekek wetan kunjungi posyandu tingkat rw: 16 desember 2022 | 1. Aturan tentang masa jabatan kepala desa. Dokumen Peraturan : Permendagri No. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. , (Nama Desa) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) Diundangkan di. jaka andika. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. para kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan . 20, BN. 2092, bulelengkab. penghasilan Kepala Desa dan Pamong Desa yang lain, baik yang berupa tanah, jasa-jasa maupun pengahsilan lainnya. 2. Desa menjalankan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Meminta keterangan atau informasi. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Pasal 30 disebutkan bahwa Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa harus dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,. atau yang. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Serta pukul 06. 1. "Ketiga, Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa. Kumpulan Permendagri Terbaru, Permendagri tentang Desa terbaru. d 31. dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Oleh karena itu, kepala desa selaku pihak yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa tentu harus bertindak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biaya Pilkades Dan Pilkades PAW Berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, biaya Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu diatur sebagai berikut: 6. contoh surat keputusan. 2020/No. Dalam praktik, aturan pencalonan kepala desa ini dituangkan kembali dalam suatu peraturan daerah setempat. 611, peraturan. Tugas BPD diatur pada Permendagri No 11 Tahun 2016 Bab V tentang Fungsi dan Tugas BPD pasal 32 yaitu: Peraturan Perundang-undangan. #Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Mengacu Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten atau kota. Terara, Kab. UU No 6 Th 2014; 3. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 48 (1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten/kota yang. Pengelola Keuangan Desa berdasarkan Permendagri 113/2014 adalah Perangkat Desa dengan penekanan pada penyebutan fungsi, sedangkan pada perubahan, penekanan pada Perangkat Desa dengan penyebutan (nomenklatur) sesuai SOTK Pemerintahan Desa yang diatur dalam Permendagri 84/2015 tentang SOTK Desa. Tahapan Musyawarah Desa (Musdes) ini dibahas pasal per pasal dalam Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 dari mulai Pasal 19 sampai dengan Pasal 29. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat. 4. Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibentuk.